TRAFFICKING

BAB I

PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang Penulisan

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnnya. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (trafficking in persons).

Traffiking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban trafficking, para korban cenderung asosiatif serta banyak menimbulkan berbagai kesulitan lain yang lebih parah bagi hidupnya, sehingga kemudian terjadi benturan besar yang mampu membentuk prasangka sosial yang negative. Dan kemudian dengan kefrustasiannya, masalah trafficking ini menjelma kedalam tindakan-tindakan diskriminatif, dan terlampau agresif

BAB II

PEMBAHASAN

2. 1   Apa Itu Perdagangan Anak?

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu. Perdagangan anak biasanya bertujuan:

1.      Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),

2.      Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),

3.      Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),

4.      Perdagangan adopsi,

5.      Perjodohan.

Perdagangan anak terjadi akibat konvensi internasional atas penindasan wanita dan anak-anak yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 1921. Alasan lain adalah eksploitasi seksual atas anak-anak melalui sejumlah alasan hukum yang dapat dikenakan hukuman. (kekerasan seksual pada anak, pornografi anak, perdagangan manusia, dll.)

Istilah “Child Trafficking” atau perdagangan anak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007, dapat diartikan sebagai:

Perdagangan manusia adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

2.2   Beberapa Faktor Pendorong Child Trafficking

1.      Pendidikan yang Kurang

Seperti yang tertera di buku Penanggulang Perdagangan Perempuan dan Anak, 2004, “Korban yang biasanya adalah perempuan atau gadis desa dengan pendidikan rendah sering kali tidak menyadari tanda-tanda bahaya dari perdagangan, atau tidak dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya untuk bermigrasi dengan aman.” Kurangnya pendidikan bagi anak-anak merupakan masalah yang paling utama yang mengakibatkan anak-anak terlibat dalam perdagangan anak.

Menurut Statistik Indonesia di tahun 2004, anak-anak yang berumur 10 – 14 tahun, tertera bahwa 93,34 persen masih sekolah. Tetapi golongan anak yang berumur 15-19 tahun tertera bahwa hanya 52,77 persen saja yang melanjuti sekolah dan sekitar 47 persen lainnya tidak melanjutkan sekolah.

2.      Kemiskinan (atau status ekonomi keluarga)

Faktor kedua yang mempengaruhi perdagangan anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan. Statistik Indonesia di tahun 2004 menyatakan bahwa ada 11 juta orang Indonesia yang miskin atau 12,13 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Karena mereka hidup dalam kemiskinan maka,  “kelompok keluarga miskin biasanya mengerahkan seluruh tenaga kerja keluarga termasuk anak-anak untuk memperoleh penghasilan” (Haryadi dan  Tjandraningsih, 1995). Kebanyakan anak-anak yang harus bekerja tidak punya pilihan lain untuk membantu keluarganya karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki ekonomi keluarga mereka masing-masing.

Anak-anak dan keluarga yang mempunyai resiko lebih tinggi untuk terlibat dalam child trafficking juga menjadi satu faktor yang yang mendorong adanya child trafficking (Rafferty, 2007). Dengan hanya menganalisis dari dua faktor yang ada diatas, prediktor yang paling kuat adalah anak yang berumur diantara 12 sampai 16 tahun, wanita, dan hidup di daerah pedalaman atau pedesaan dikarenakan pada umumnya mereka mempunyai pendidikan yang kurang, keahlian kerja yang minim dan hidup dalam kemiskinan.

3.      Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender juga berkontribusi dalam faktor yang mengakibatkan adanya child trafficking. Dengan adanya diskriminasi gender, anak-anak perempuan mempunyai peluang yang minim untuk mendapatkan edukasi yang layak atau pekerjaan-pekerjaan lainnya (Rafferty, 2007) seperti yang diterima oleh anak laki-laki.

Studi Profil Gender Nasional tahun 2006 menunjukkan bahwa “untuk pendidikan tidak tamat SD, presentasenya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki (28 persen berbanding 30 persen). Presentase untuk anak-anak yang tamat SD pun masih lebih tinggi untuk perempuan (32 persen) daripada laki-laki. Kebanyakan anak-anak perempuan itu terlibat dalam pernikahan di usia yag sangat muda dan mengakibatkan mereka untuk putus sekolah.

4.      Permintaan dari Pedagang (Traffickers)

Faktor yang terakhir adalah faktor permintaan dari child traffickers itu sendiri. Banyak traffickers dari luar negeri yang datang menipu orang tua yang pada akhirnya mengajak anak-anaknya untuk ditukar sebagai alat untuk membayar hutang atau menjanjikan pekerjaan yang benar dan layak. Seperti yang terjadi di negara Thailand, pekerja seksual anak sangat terkenal dan dijadikan satu aktivitas untuk turisme dari luar negeri.

Karena besarnya permintaan tersebut, maka banyak anak-anak yang diperdagangkan demi sex tourismeini. Ironisnya, faktor permintaan ini pun pada akhirnya melibatkan aparat-aparat militer atau kepolisian dari negara itu sendiri untuk membantu dalam memperdagangkan anak-anak untuk menjadi pekerja seksual.

2.3   Bagaimana Pelaku Melakukan Perdagangan?

Trafiking, menurut ICMC/ACIL tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma dan bahkan kematian. Pelaku trafiking menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi.

Pelaku trafficking menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Beberapa cara yang digunakan oleh para trafficker untuk menjalankan aksinya :

a.       Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri,

b.      Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi,

c.       Memberitahu korban bahwa status mereka ilegal dan akan dipenjara serta dideportasi jika mereka berusaha kabur,

d.      Mengancam akan menyakiti korban dan/atau keluarganya,

e.       Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong,

f.       Membuat korban tergantung pada pelaku trafiking dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya, dan dalam “perlindungan” dari yang berwajib, dan

g.      Memutus hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman.

2.4   Upaya Pencegahan Child Trafficking

Dalam upaya pencegahan child trafficking, ada banyak pihak yang harus dilibatkan. Pihak-pihak yang harus dilibatkan selain anak-anak itu sendiri adalah keluarga anak tersebut, para pendidik, komunitas masyarakat luas dan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah.

1.      Pihak Keluarga atau Orangtua

Peningkatan kesadaran sangat diperlukan untuk keluarga atau orang tua dari anak-anak itu sendiri. Dari satu studi tentang trafficking, diketahui bahwa salah satu hal yang mendorong seorang anak untuk terlibat di trafficking adalah kemauan orang tua mereka sendiri (Rafferty, 2007). Orang tua mereka sering memperkerjakan anaknya demi penghasilan agar membantu beban orang tua. Dengan adanya fakta ini, salah satu pencegahan terhadap trafficking harus difokuskan untuk anggota keluarga selain anak-anak itu sendiri. Peningkatan kesadaran ini bisa dilakukan dengan mengadakan workshop untuk anggota keluarga yang menginformasikan bahwa ada jalan lain yang dapat membantu mereka untuk mencari kerja di tempat yang lebih aman sesuai umur mereka masing.

Workshop ini sangat penting demi membangun atau merubah pola piker daripada orang tua. Lewat workshop ini diharapkan orang tua dari keluarga anak dapat mengerti bahwa keterlibatan mereka dengan trafficking bisa berbahaya, dan anak pun dapat hidup sebagai anak selayaknya. Upaya lain yang menyangkut pihak keluarga atau orang tua adalah dengan membantu meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga sang anak tidak harus mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Orang tua yang tidak bekerja bisa dibantu untuk dicarikan pekerjaan ataupun diikuti pelatihan-pelatihan dari workshop-workshop yang ada agar bisa memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan.

2.      Pendidik

Pencegahan terhadap trafficking tidak hanyalah terfokus kepada pihak yang langsung terlibat, melainkan untuk membantu pencegahan trafficking yang dini, pihak pendidik dari sekolah dapat ikut berkontribusi. Seperti yang telah dilakukan oleh YKAI; yayasan ini telah membentuk suatu modul pelatihan yang akan diimplementasikan untuk para guru di sekolah. Modul ini adalah salah satu bentuk wadah untuk para guru agar mereka bisa belajar lebih lanjut tentang trafficking dah bahayanya. Dengan pelatihan yang diadakan untuk para guru, guru-guru tersebut akan bisa lebih berusaha untuk mengajak anak muridnya untuk tidak putus sekolah dan berakhir dengan terlibatnya mereka dengan trafficking. Objektif lain dari pelatihan untuk para guru ini adalah para guru bisa membuat kurikulum di sekolah agar lebih menarik perhatian anak-anak. Dengan program ini, para guru yang tadinya tidak terlampau memperhatikan anak-anak yang absen atau putus sekolah, sekarang para guru itu mendatangi keluarga anak yang absen dan putus sekolah.

Salah satu penyebab adanya child trafficking adalah tingginya jumlah anak-anak di daerah yang putus sekolah. Menurut A. Bequele dan J. Boyden (1988), pendidik mungkin tidak terlatih dengan baik dan terlalu banyak pekerjaan yang ditambah dengan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai infrastruktur yang cukup dan kurikulum sekolah tersebut tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anak-anak. Maka dari itu pendidikan berperan sangat tinggi dalam memerangi trafficking sehingga anak-anak diharapkan untuk tetap sekolah dan mendapatkan pendidikan yang terbaik.

3.      Masyarakat Luas

Hal yang paling utama dalam upaya pencegahan child trafficking adalah meningkatkan kesadaran bagi anak-anak dan masyarakat luas. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan media seperti poster, koran, makalah, radio dan televisi. Menurut Baquele and Myers (1995), cara yang paling efektif untuk memberikan pesan informatif ke masyarakat adalah lewat media. Beberapa daerah di Indonesia telah mengimplementasikan poster-poster yang berpesan tentang bahaya dari trafficking. Poster-poster tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kultur dari daerah-daerah tersebut; seperti dengan mengganti bahasa pesan tersebut dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah yang mudah dimengerti oleh penduduk lokal.

4.      Organisasi Pemerintah

Pihak lain yang bisa membantu dalam pencegahan trafficking adalah dari pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah harus mempunyai hukum-hukum yang menyangkut trafficking. Pemerintah daerah juga harus mempunyai metode khusus dalam menangani pencegahan trafficking tersebut. Seperti yang ada di studi kasus UNICEF dan UNGEI (2007), pemerintah daerah bisa membantu pencegahan dengan cara bagi wanita-wanita yang akan bekerja di luar daerah tersebut harus memberi surat rekomendasi dari tempat kerja yang dituju terlebih dahulu. Pemerintah daerah juga harus menekankan kembali wajib belajar sembilan tahun untuk anak-anak. Dalam upaya mengurangi jumlah anak-anak yang terlibat di child trafficking, pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan anak-anak tersebut, warga setempat, pendidik dan pekerja sosial untuk menciptakan program-program atau acara-acara yang melibatkan sang anak untuk menjadi lebih produktif dan sekaligus memenuhi hak mereka sebagai anak.

5.      Organisasi non-Pemerintah

Untuk organisasi non-pemerintah, mereka harus bekerja sama dengan masyarakat luas untuk membuat program-program yang membantu untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah atau pekerja anak. Contoh dari program adalah Perpustakaan Keliling yang menjadi salah satu kegiatan rutin YKAI. Apabila anak tidak mampu membayar uang sekolah, salah satu cara bagi organisasi non-pemerintah untuk membantu anak-anak agar bisa melanjutkan sekolah adalah dengan cara mengikuti sekolah terbuka. Bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan wajib sembilan tahun sekolah, anak-anak tersebut bisa ikut berpartisipasi dalam sanggar-sanggar yang telah dibuat untuk membantu anak itu siap mencari pekerjaan. Hal-hal yang diajarkan di sanggar tersebut antara lain adalah kursus komputer dan bahasa Inggris. Dengan mengikuti program-program di sanggar, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah bisa tetap mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak baginya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari semua program-program yang digunakan untuk mencegah adanya child trafficking, tidak semuanya berjalan sesuai rencana dan masih banyak lagi yang perlu di perhatikan ulang. Sebagai contoh, poster-poster atau leaflet yang telah dibagikan ke masyarakat di daerah sering kali tidak menjadi efektif dikarenakan masih banyak penduduk di daerah tersebut yang masih buta huruf atau tidak bisa membaca. Masalah lain dalam menjalankan program pencegahan ini adalah kurangnya dukungan finansial yang mengakibatkan satu dari sanggar-sanggar yang telah dibangun ditutup.

DAFTAR PUSTAKA

›  Syafaat, Rachmad. Dagang Manusia ; Kajian Trafficking terhadap perempuan dan Anak di Jawa Timur. Yogyakarta : LAPPERA PUATAKA UTAMA, 2003

›  Gerungan. Psikologi Sosial. Bandung : PT Refika Aditama, 2004

                                                                             

LAPORAN TUGAS LAPANGAN (GARUT)

BAB I

PANDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Perlindungan sosial merupakan bagian dari strategi tiga jalur (triple track strategy) pembangunan pemerintah Indonesia saat ini. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), pertama kali dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008. Pada saat itu, PPLS bertujuan untuk melakukan pemutakhiran (updating)  basis data Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Data tersebut telah digunakan oleh pemerintah untuk berbagai program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakata (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Orang Miskin (Raskin), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Untuk memenuhi kebutuhan basis data terpadu yang dapat digunakan untuk program-program tersebut pada tahun 2012 – 2014, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan mengumpulkan data rumah tangga/keluarga sasaran melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011). PPLS 2011 merupakan kegiatan pendataan rumah tangga untuk program bantuan dan perlindungan sosial yang keempat setelah Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDK07) dan PPLS08. Kegiatan pendataan ini akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan 14 Agustus 2011.

Sasaran kegiatan PPLS 2011 adalah mendata sebanyak 45 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Daftar nama rumah tangga yang akan didata terdiri dari :

a.       40 persen data rumah tangga yang diperkirakan memiliki pengeluaran perkapita terendah berdasarkan perkiraan pengeluaran rumah tangga dari data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010.

b.      5 persen sisanya akan diperoleh dari implementasi metode konsultasi dengan penduduk menengah ke bawah, hasil penyisiran, data dari PPLS 2008 serta daftar tunggu (waiting list) PKH dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.

1.2     Tujuan Wawancara :

·         Untuk mengetahui apakah proses pendataan penerima Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah dilakukan secara menyeluruh

·         Menelaah apakah pendatan sesusai dengan keadaan sesungguhnya

·         Memahami bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pendataan penerima Program Perlindungan sosial dari Pemerintah

BAB II

ISI LAPORAN WAWANCARA

IDENTITAS                              

Nama                                            : E

Jenis Kelamin                                 : Perempuan

Umur                                            : 28 tahun

Status Perkawinan                          : Menikah

Pandidikan                                     : Tamat SD

Agama                                          : Islam

Jumlah tanggungan                        : 2 orang anak

Pekerjaan                                      : Ibu rumah tangga, Pembuat Bulu Mata Palsu

Penghasilan                                   : Rp 10.000,-/ hari

KONDISI KELUARGA

2.1 Pangan

Keluarga Ibu E dalam satu hari makan 2-3 kali. Jenis makanan yang disediakan untuk anggota keluarga pun tidak menentu. Terkadang jika ada rezeki lebih Ibu E mambelikan lauk pauk untuk keluarga. Namun jika uang yang dimilikinya pas-pasan, maka hanya sayur buncislah yang jadi andalannya.

Tetangga yang merasa iba kepadanya, dengan cuma-cuma berbagi makanan kepada keluarga Ibu E. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya terkadang Ibu E mendapat bantuan dari tetangga sekitar rumahnya.

2.2 Sandang

Dalam pemenuhan kebutuhan sandang Ibu E hanya mampu membelikan anggota keluarganya pakaian pada saat menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri saja. Itupun terbatas jumlah dan harganya. Biasanya uang untuk membeli  pakaian, Ibu E peroleh melalui pinjaman kepad tetangganya yang lebih mampu atau merupakan uang tabungannya dari hasil bekerja.

2.3 Kesehatan

Penyakit yang sering diderita oleh keluarga adalah sakit kepala atau migran. Apabila musim hujan keluarga Ibu E rentan terserang penyakit Muntaber. Ibu E biasanya membawa keluarganya berobat ke Pa Mantri Yoyo atau Puskesmas terdekat. Ibu E berusaha menjaga kesetahan tubuh keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat.  Seperti, menguras tempat penampungan air minum serta menyedikan obat-obatan ringan yang sering dibutuhkan.

2.4 Pendidikan

Anggota keluarga Ibu E menempuh pendidikan terakhir hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Semuanya lulusan dari SDN Lebak Agung 3. Selain mendapat pendidikan formal, anggota keluarga Ibu E juga mengenyam pendidikan non formal. Seperti, pengajian rutin (Baca Tulis Al-Qur’an).

2.5 Rekreasi

Keluarga Ibu E tidak pernah bepergian untuk rekreasi di karenakanfaktor ekonomi yang tidak memadai. Pada saat libur, keluarga Ibu E menghabiskan waktu untuk berkunjung ke kebunnya sembari membakar jagung (apabila musim panen). Ibu E beserta keluarga biasanya hanya berjalan kaki menuju kebunnya. Karena sudah terbiasa jarak 3 kilometer pun dianggapnya dekat.

2.6 Kerukunan Tetangga

Ibu E aktif dalam acara-acara keagamaan (pengajian ibu-ibu) yang sering di laksanakan di Mesjid Nurul Amin. Dalam kerukunan acara keagamaan seperti itu biasanya Ibu E memberikan sumbangan sukarela, karena memang tidak ada ketentuan nominal yang harus disumbangkan.

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DARI PEMERINTAH

Keluarga Ibu E ternyata tidak merima program perlindungan sosial dari pemerintah secara menyeluruh. Hanya program “Raskin” yang dapat dirasakan oleh keluarga Ibu E. Dari takaran yang sebenarnya, Ibu E hanya mendapatkan 3 kg beras, yang dibeli dengan harga Rp 8.500,-/ 3 kg. Penyimpangan program ini semakin menyedihkan bila menilik keadaan “Raskin”. Dengan kondisi beras yang tidak menentu membuat Ibu E mengeluh, terkadang beras dari program “Raskin” banyak batu kecilnya dan berbau apek. Dan berdasarkan pernyataan Ibu E, beras tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pada saat saya singgung tentang Program BOS, ibu E mengaku sama sekali tidak merasa program tersebut. Karena memang tidak mengerti tentang program dana BOS itu sendiri. Setelah saya jelaskan bahwa :

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Dan tata cara untuk menperoleh program BOS, Ibu E mareasa terpanggil untuk memperjuangkan apa yang seharusnya ia dapatkan.

Sampai saat ini keluarga Ibu E hanya dapat merasakan Program “Raskin” dari sekian banyak program pemerintah, yang dicanangkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Menurut pengakuan dari Ibu E, beberapa program pemerintah yang seharusnya dilakukan pendataan secara menyeluruh, tepat, dan akurat. Ternyata terjadi sistem “Tebang Pilih”. Adanya oknum yang bermain di dalamnya. Sehingga tidak meratanya penerimaan program perlindungna sosial dari pemerintah, masyarakat yang seharusnya menerima program tersebut  justru  gigit  jari  akibat  tidak  tersaring  dengan  baik.

3.2 Saran

Agar aparat yang bertugas untuk pendataan penerima program perlindungan sosial dapat benar-benar tulus, tidak berat sebelah. Tidak membeda-bedakan status sosial, sehingga di masa mendatang tidak terjadi lagi penyimpangan-peyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena tidak menutup kemungkinan program-program pemerintah lainnya, akan sengaja diselewengkan oleh oknum yang sengaja ingin merusak niat baik dan komitmen pemerintah dalam memenuhi ketersediaan pangan bagi rakyat.

KONFORMITAS

Ø  KONFORMITAS

Konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat di mana ia tinggal. Konformitas berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara menaati norma dan nilai-nilai masyarakat. Perilaku non-konformis / perilaku menyimpang (deviance) adalah perilaku yang tidak sesau dengan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Ø  TEORI PARA AHLI :

Korblum : Penyimpangan akan ditemui dengan institusi menyimpang. Contohnya adalah organized crime (kejahatan terorganisir) misalnya pengedaran narkoba.

James W. Van der Zanden : penyimpangan perilaku merupakan tindakan yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi.

Robert M.Z. Lawang : Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu system sosial.

Ø  PENYIMPANGAN

Edward H. Sutherland : Penyimpangan bersumber dari pergaulan yang berbeda (proses alih budaya). Seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. Misalnya menghisap ganja pada suau kelompok remaja.

Edwin M. Lemert : Labelling Theory. Seseorang menjadi penyimpang karena adanya proses pemberian julukan yang diberikan masyarakat kepadanya. Misalnya ada siswa yang bolos sekolah, lalu gurunya memberinya julukan ‘pembolos’. Karena dijuluki seperti itu, siswa itu melakukan hal itu terus menerus.

1.            Penyimpangan Primer

-   Dapat di toleransi

-   Bersifat sementara

-   Tidak terlalu merugikan

2.            Penyimpangan Sekunder

-   Tidak dapat ditoleransi

-   Permanen

-   Berulang-ulang

-   Sangat merugikan

Robert K. Merton : perilaku menyimpang terjadi karena tidak adanya kaitan antara tujuan dengan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh struktur sosial. Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu. Empat diantara lima merupakan perilaku menyimpang.

1.            Cara Adaptasi konformitas (conformity)

Perilaku seseorang mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Contoh jika seseorang ingin mendapatkan gelar sarjana, tujuan itu ia capai dengan masuk perguruan tinggi.

2.            Cara Adaptasi inovasi (innovation)

Perilaku seseorang mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat, tapi ia memakai cara yang dilarang. Contohnya seorang siswa ingin mendapat nilai matematika bagus dengan cara mencontek. Mencontek adalah hal yang buruk.

3.            Cara Adaptasi Ritualisme (ritualism)

Perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi tetap berpegang pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Contoh, seorang karyawan dari kalangan menengah kebawah tidak ingin naik jabatan, ia tidak mau berharap sebab takut gagal. Tujuan budaya yang sudah ada di masyarakat (mencapai kesuksesan) itu tidak dikejar, namun tetap berpegang dengan cara mencapai tujuan budaya yaitu bekerja.

4.            Cara Adaptasi Retreatisme (retreatism)

Perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan dan cara yang dihendaki. Pola adaptasi ini dapat dilihat pada orang yang mengalami gangguan jiwa, gelandangan, pemabuk, dan pecandu obat bius. Orang-orang itu ada didalam masyarakat namun tidak dianggap.

5.            Cara Adaptasi Pemberontakan (rebellion)

Orang tidak lag mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru. Tujuan budaya yang ada dianggap sebagai penghalang. Contoh, pada tahun 1998 demonstrasi mahasiswa dari seluruh Indonesia berhasil menurunkan Soeharto dan rezim Orde Baru digantikan dengan Rezim Orde Reformasi. Yang bukan tipe perilaku menyimpang adalah cara adaptasi konformitas.

Sifat Perilaku Menyimpang

1.            Penyimpangan bersifat positif

Penyimpangan yang berdampak positif terhadap system sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Umumnya dapat diterima masyarakat karena perubahan zaman. Contohnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karier.

2.            Penyimpangan bersifat negatif.

Pelaku bertindak kearah nilai sosial yang dainggap rendah dan berakibat buruk serta mengganggu system sosial. Tindakan dan pelakunya akan dicela dan tidak diterima oleh masyarakat.

Macam-Macam Perilaku Menyimpang

1.            Tindakan Kriminal / Kejahatan

Yang termasuk dalam tindakan kriminal adalah pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan perampokan. Tindakan ini biasanya mengakibatkan pihak lain kehilangan hartabenda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa (masuk kedalam KUHP/ Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Tipe kejahatan :

a.       Kejahatan tanpa korban (crime without victim). Tidak merugikan orang lain akibat tindak pidana orang tersebut. Contoh : Perbuatan judi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat bius, dll.

b.      Kejahatan Terorganisasi (organized crime). Pelaku kejahatan merupakan komplotan yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hokum. Misalnya komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, dll. Melibatkan hubungan antarnegara. Contoh : jaringan narkoba internasional.

c.       Kejahatan kerah putih (white collar crime). Mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh : penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilih perusahaan, dll.

d.      Kejahatan korporat (corporate crime). Dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contoh : suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.

2.            Penyimpangan Seksual

Yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan :

-   Lesbianisme adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama wanita

-   Homoseks adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama pria

-   Kumpul kebo adalah hidup seperti suami istri tanpa nikah.

-   Sodomi adalah hubungan seks melalui anus

-   Transvestitisme adalah memuaskan keinginan seks dengan mengenakan pakaian lawan jenis

-   Sadisme : pemuasan seks dengan menyakiti orang lain

-   Pedophilia : menyukai kontak seksual dengan anak-anak.

3.            Pemakaian dan Pengedaran Obat Terlarang

Bentuk penyimpangan dari nilai dan norma sosial maupun agama. Akibatnya bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga pada eksistensi sebuah Negara. Remaja memakai narkotik karena :

a.       Ingin membuktikan keberanian dengan melakukan tindakan berbahaya.

b.      Ingin tahu dan iseng

c.       Ingin menunjukkan tindakan menentang

d.      Ingin mencari dan menemukan arti hidup yang semu

e.       Solidaritas

f.       Ingin mencari pengalaman emosional dan melepaskan diri dari kesepian

g.      Ingin mengisi kebosanan

h.      Ingin menghilangkan kegelisahan.

4.            Penyimpangan dalam Bentuk Gaya Hidup

Sikap arogansi : keosmbongan terhadap sesuatu yang dimilikinya seperti kekayaan, kekuasaan, dan kepandaian.

Sikap Eksentrik : perbuatan yang menyimpang dari biasa sampai dianggap aneh, seperti anak laki-laki memakai anting atau benda lainnya yang dikenakan wanita.